TANJUNGPANDAN, (Dishubkominfo) - Bertempat di Hotel Bahamas Tanjungpandan (02/12/2011) Direktorat e-Government, Ditjen Aptika Kementerian Komunikasi dan Informatika menyelenggarakan sosialisasi e-Government dalam rangka percepatan implementasi e-Government di lingkungan Pemerintah Provinsi Bangka Belitung.

Sosialisasi e-Government diikuti Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Sosialisasi e-Government dihadiri antara lain Direktur e-Government Ditjen Aptika Kemkominfo Ir. Hery Abdul Azis,M.Sc, para Kasubdit di direktorat e-Government, Asisten II Setda Kabupaten Belitung Karyadi Syahminan, S.E, MAP yang mewakili Bupati Belitung, Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Belitung Darma Bakti, S.Sos dan Kepala SKPD di lingkungan Pemkab Belitung.

Elektronic Goverment (Pemerintahan yang berbasis elektronik) atau biasa disingkat e-Gov, adalah penggunaan teknologi informasi oleh pemerintah untuk memberikan informasi dan pelayanan bagi warganya, urusan bisnis, serta hal-hal lain yang berkenaan dengan pemerintahan.

e-Government dapat diaplikasikan pada legislatif, yudikatif, atau administrasi publik, untuk meningkatkan efisiensi internal, menyampaikan pelayanan publik, atau proses kepemerintahan yang demokratis.

Konsep, tujuan dan manfaat E-Gov seringkali tidak sesuai dengan yang diharapkan. Hambatan selau terjadi mulai dari tahap perencanaan, pembangunan maupun implementasi. Resistensi bisa muncul dari eksekutif, legislatif, dunia usaha, lsm maupun masyarakat. Untuk mengatasi resistensi tentang penggunaan e-gov maka diperlukan strategi sosialisasi dengan beberapa tahapan yaitu;

• Tahapan sosialisasi yang pertama adalah ditujukan kepada pimpinan lembaga pemerintah. Karena secara kultur faktor pemimpin sangat memegang peranan dalam implementasi e-government. Banyak contoh keberhasilan pelaksanaan e-gov di berbagai negara, daerah atau kantor pemerintah disebabkan karena faktor skill dan kepedulian manajemen para pemimpinnya.

• Tahapan ke dua adalah memberikan penekanan dalam sosialisasi e-government di kalangan para pimpinan tentang manfaat yang bisa diperoleh dari penggunaan ICT dalam tata pemerintahan. Baik itu dari segi politis, ekonomi, produktivitas kerja pegawai dan juga omage di mata masyarakat.

• Tahapan ke tiga, adalah melibatkan semua bagian dalam lembaga pemerintah termasuk Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam merumuskan dan membuat rencana induk (masterplan) pelaksanaan e-government daerah dan instansi. Keterlibatan DPR memiliki peran penting dalam kesuksesan pembangunan e-gov semua elemen pemerintahan harus terlibat di dalamnya.

• Tahapan ke tiga dalam sosialisasi e-gov adalah memberikan brand awarness kepada para masyarakat luas tentang manfaat dan kegunaan bentuk-bentuk layanan dalam e-gov. Mengingat beragamnya status sosial dan ekonomi masyarakat maka yang pertama diberikan penekanan sosialisasi adalah golongan masyarakat yang memiliki status sosial ekonomi menengah ke atas terlebih dahulu, karena mereka lebih dekat dengan teknologi internet dan konsep e-gov. Selain itu cara ini juga akan mampu menjadikan mereka untuk menjadi stimulan pendorong bagi golongan masyarakat lain tentang manfaat dan kegunaan e-gov.

Setelah tahapan perencanaan, sosialisasi, pembangunan infrastruktur dilaksanakan saatnya menjadikan e-Gov sebagai alat perjuangan mewujudkan good governance untuk pemerintahan yang lebih baik. (AMP)